Intelijen Negara tidak mempunyai kewenangan hukum. Jika intelijen mempunyai informasi tentang suatu ancaman terhadap negara maka Intelijen Negara wajib untuk berkoordinasi kepada aparat keamanan untuk melakukan tindakan hukum. When Soeharto ‘resigned’ from his article as President in May perhaps 1998 on the pressure with the political pro-democracy movement as well https://cashtgowe.eedblog.com/34472031/new-step-by-step-map-for-intelijen-indonesia