Bagaimanapun, Mada Sukmajati menyebut pembagian kursi kabinet kepada partai politik akan mengancam kepentingan publik. Jumlah tersebut, kalaupun benar, telah mendapat legalitas dari UU Kementerian Negara terbaru yang menghapus batas maksimal jumlah menteri dalam sebuah kabinet pemerintahan. “Ini punya resiko terhadap diskriminasi pelayanan publik karena konsep warga negara diganti men... https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Wakil_Ketua_Badan_Pemeriksa_Keuangan_Republik_Indonesia